Tiongkok Mengkharamkan Muslim Uighur Puasa

BEIJING - Warga muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok, tak bisa menyambut datangnya Ramadan dgn berbahagia. Sebab, pemerintah Tiongkok melarang mereka berpuasa. Terutama bagi anggota partai, pegawai negeri, siswa, mahasiswa, serta para guru. Selama ni Ramadan memang selalu menjadi momen yg sangat sensitif di Xinjiang. ’’Tiongkok meningkatkan pengawasan dan larangan begitu mendekati Ramadan. Keyakinan penduduk Uighur dipolitisasi,’’ ujar juru bicara kelompok Kongres Uighur Dunia (WUC) Dilxat Raxit. Dia menegaskan, tindakan pemerintah Tiongkok itu bertujuan mengontrol agama yg dianut warganya. Padahal, tindakan tersebut dpt berakibat fatal. Sebab, penduduk Uighur bisa jadi melawan aturan-aturan itu dgn sengit. Sudah tak terhitung banyaknya perlawanan berujung maut oleh penduduk Uighur karena tekanan pemerintah Tiongkok tersebut. Sejatinya tiap Ramadan datang, pemerintah Tiongkok memang memperketat aturan puasa di wilayah Xinjiang. Namun, tahun ni aturan itu jauh lebih ketat. ’’Mereka meminta jaminan dari para orang tua yg menjanjikan bahwa anak-anak mereka tak akan berpuasa selama Ramadan,’’ ujarnya saat diwawancarai Radio Free Asia. Berdasar website milik pemerintah, petugas keamanan pangan Tiongkok meminta restoran-restoran yg menyajikan makanan halal di Jinghe County untk tetap buka sepanjang siang selama bulan puasa. Restoran yg menuruti perintah akan menerima imbalan. Mereka tak bakal diinspeksi terlalu sering oleh petugas keamanan pangan. Media milik pemerintah jg melaporkan, para pegawai muslim di Maralbexi County diminta untk mengucapkan secara verbal maupun tertulis. Yakni, mereka tak memiliki keyakinan agama, tak akan menghadiri kegiatan yg bernuansa religi, dan tak berpuasa selama Ramadan. Bukan hanya itu, toko-toko dan restoran milik penduduk muslim jg diharuskan menjual rokok dan alkohol. Jika mereka menolak, tempat usahanya akan ditutup. Pemerintah Tiongkok terus melakukan kampanye melawan kegiatan religius yg ekstrem. Mereka menyalahkan muslim Uighur yg dituding melakukan serangan-serangan dan mengakibatkan kematian ratusan orang dlm beberapa tahun belakangan ini. Para pengamat menilai bahwa serangan dan kericuhan yg terjadi disebabkan tekanan pemerintah Tiongkok yg menghalangi kebebasan mereka dlm beragama. Tindakan pemerintah Tiongkok itu telah ditentang berbagai pihak dan pengamat HAM di berbagai belahan dunia. Mereka menyebut tindakan pemerintah Tiongkok tersebut sebagai penindasan agama. Pada Desember 2014, pemerintah Tiongkok bahkan melarang penggunaan kerudung di tempat umum bagi warga muslim di Urumqi, Xinjiang. Padahal, di kota itulah, mayoritas penduduk muslim Uighur berada. Sejak 1955, Xinjiang sejatinya menjadi wilayah otonomi khusus. Meski begitu, pemerintah pusat tetap mengawasi ketat dan terus menindas penduduk. Berbagai larangan pun dikeluarkan. Di wilayah yg biasa disebut para aktivis sebagai Turki dari Timur tersebut, ada 8 juta warga Uighur. (Reuters/Shanghaiist/sha/c14/ami)

source : http://infosegalagala.blogspot.com, http://flickr.com, http://instagram.com